PROBLEMATIK HUKUM PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR JALAN UMUM OLEH PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA DI WILAYAH ...
Provinsi Jambi secara geografis terletak diantara 0º 74’– 20 46,16’ Lintang Selatan dan 1010 12’ – 1040 44’ Bujur Timur, yang berada pada bagian...
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan...
Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008
Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola...
Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu....
Mekanisme Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah
World Health Organization (WHO) telah menetapkan bencana Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai pandemi yang telah menyebar di 215 negara. Pemerintah RI juga telah menetapkan...
Kerja Sama Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada...
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun...
Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pemindahtanganan Barang Milik Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang...
Sanksi Administratif dalam Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Diberlakukannya PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi...
Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Ditetapkannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran...
