Dugaan Korupsi Gaji PNS Pemprov Jambi
TRIBUNJAMBI.COM - Mulyadi akhirnya buka-bukaan soal kasus dugaan korupsi SPJ fiktif gaji PNS Golongan III di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 - 2016....
2018, Dana Desa Bisa Tanggulangi Bencana
KERINCI - Pada Tahun 2018 mendatang, Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan Bencana di desa....
Sidang Kasus Bimtek DPRD Kota Jambi
Semua yang berkenaan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek), diatur anggota DPRD Kota Jambi. Keterangan itu diungkapkan Rosmansyah, mantan Sekretaris DPRD yang menjadi terdakwa kasus dugaan...
Minimnya Urus Akta Kematian
Masyarakat Kabupaten Sarolangun hingga saat ini masih terbilang minim untuk melakukan pengurusan terhadap akta kematian. Padahal akta kematian ini sangat penting untuk dibuat karena salah...
Kelebihan Bayar Honorium Kegiatan, Tujuh Rekanan Wajib Kembalikan Temuan BPK
Temuan atas kerugian negara di lingkup Pemkot Sungai Penuh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi masih terus ditindaklanjuti.
Selengkapnya..
NPHD Diteken, Biaya Pilkada Kerinci Rp18,2 Miliar
Untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kerinci 2018 mendatang, pemerintah daerah telah mengesahkan anggaran sebanyak 18,2 Milyar.
Selengkapnya..
Sertifikasi Guru Masuk Tahap Pemberkasan
Penyaluran Tunjangan Sertifikasi Triwulan II tahun 2017 diperkirakan akan cair pada awal Agustus mendatang. Hal ini dikarenakan saat ini Dinas Pendidikan sedang menunggu pemberkasan.
Selengkapnya...
Matriks Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah
Perbandingan antara PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Selengkapnya...
Aset Pemkot Jambi Dikelola Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Walikota Jambi H. Syarif Fasha melaunching Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Modul Aset, Kamis (9/2) kemarin di Ruang Pola Kantor Walikota Jambi. Acara...
Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Ditetapkannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran...
