Pemkab Batanghari Kembali Pertahankan WTP
Pemerintah Kabupaten Batang Hari kembali pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 di ruang rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi,...
DLH Batang Hari Tegur Perusahaan yang Beroperasi Tanpa Izin Lengkap
Perusahaan yang bergerak di bidang batching plant atau pengecoran beton, yakni PT Adhi Pati Bangun Negara di Kabupaten Batang Hari kedapatan sudah beroperasi. Padahal...
Izin HO Dihapus, Tebo Kehilangan 400 Juta
Untuk memangkas birokrasi investasi, pemerintah Indonesia telah menghapuskan izin gangguan atau Hinder Ordinary (HO) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017.
Selengkapnya...
Bangunan Tak Berizin Disegel
Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi melakukan penyegelan bangunan yang akan dijadikan sebagai usaha gerai makanan kawasan...
Matriks Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah
Perbandingan antara PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Selengkapnya...
Tiap Kelurahan Dapat Rp370 Juta – Tahun Depan Siapkan Program Bangkit Berdaya
Dana kelurahan sudah diturunkan. Di Kota Jambi masing-masing kelurahan mendapat alokasi Rp370 juta. Anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan lembaga kelurahan....
Penerima Rastra Tak Layak Kementerian Sosial Gunakan Data Tahun 2015
Menanggapi masalah data penerima Beras Sejahtera (Rastra) Kementerian Sosial yangtak lagi sesuai dengan kondisi di daerah, pihak Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun akanmengundang para kades....
Tahap II DAK Mulai Disalurkan
Saat ini, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bidang Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah memasuki proses penyaluran tahap II. Sebagaimana, pada tahap...
Setahun 156 Konflik Agraria – WALHI Sebut Pemerintah Lindungi Investasi Industri
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mengungkapkan jika ada 1.156 kasus bencana ekologis, konflik agraria, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Provinsi...
Matriks Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah
Perbandingan antara PP Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dengan PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
Selengkapnya...
