BPK Perwakilan Provinsi Jambi menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Komite IV, Dr. Hj. Elviana, M.Si., pada Jumat, 8 Agustus 2025. Kunjungan yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB hingga 11.00 WIB ini dilaksanakan dalam rangka reses masa sidang V Tahun Sidang 2024/2025, dengan agenda utama silaturahmi dan evaluasi monitoring Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Tahun 2024 di Provinsi Jambi. Kehadiran legislator asal daerah pemilihan Jambi ini disambut langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, beserta jajaran pejabat struktural dan fungsional pemeriksa.
Dalam pertemuan tersebut, BPK Jambi memaparkan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2024 yang mencakup pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sepanjang 2024, BPK Jambi telah melakukan 12 pemeriksaan LKPD yang menghasilkan 497 rekomendasi dan 191 temuan, terdiri dari permasalahan kerugian daerah, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, kelemahan sistem pengendalian intern, serta permasalahan administrasi. Selain itu, terdapat empat pemeriksaan kinerja yang mengungkap 40 temuan dan 119 rekomendasi, seluruhnya terkait masalah ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan negara.
BPK Jambi juga menyampaikan hasil lima pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang menghasilkan 97 rekomendasi dan 39 temuan, terutama terkait permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Meskipun tingkat tindak lanjut hasil pemeriksaan pemerintah daerah se-Provinsi Jambi per Semester II 2024 telah mencapai 77,02 persen, angka ini masih berada di bawah target nasional sebesar 80 persen. BPK menekankan pentingnya percepatan penyelesaian rekomendasi agar pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan efektif.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja DPD RI yang dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pengawasan keuangan daerah. Melalui dialog terbuka dan pertukaran informasi ini, diharapkan rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti pemerintah daerah, sehingga kualitas tata kelola keuangan dan pelayanan publik di Jambi semakin meningkat. BPK Jambi berkomitmen untuk terus mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
